Ustadz M. Anis Matta, Lc, Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membawakan taujih pemenangan di depan 650 peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di hotel Grand Clarion Makassar. Dalam taujihnya Anis Matta menguatkan tekad kader PKS untuk terus bekerja untuk pemenangan, Anis Matta meyakinkan bahwa dakwah pasti akan menang. “Kita bekerja dan berserah diri kepada Allah, sehigga tekad dari bumi bertemu dengan tekad dari langit.” Kata Anis disambut pekikan takbir.

Pekikan takbir tanda semangat kader PKS yang terbakar sering kali terdengar saat Anis Matta membawakan taujih pemenangan. Peserta Rakornas mendengar taujih sambil duduk lesehan. Berikut ini poin-poin taujih Ust. Anis Matta, Lc :

1. Perlu syuro dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk perumusan strategi dan penentuan target kemenangan
2. Setelah ada perencanaan dan target diperlukan energi, dan energi itu berbentuk azam atau tawakal
3. Untuk menang, perlu mempertemukan dua energi, yaitu tekad di bumi dan ketawakalan dari langit
4. Allah telah menurunkan ketenangan/kemantapan dalam hati jauh sebelum kemenangan itu sendiri terjadi
5. Kemenangan 2012 dapat diukur dari kemantapan hati kita sekarang, bila kita telah yakin dan tenang, maka kita akan meraihnya
6. Kemenangan itu seperti cuaca, sebab-sebabnya akan diciptakan Allah sebelumnya dalam Taqdirnya
7. Suasana kemenangan PKS bisa dirasakan dari langit politik Indonesia
8. Sumber kemantapan hati adalah atas keyakinan kebenaran jalan yang dipilih
9. Sumber lainnya adalah keyakinan akan kebenaran tujuan atas jalan yang kita pilih
10. Keyakinan kemenangan PKS jauh lebih besar dari sekedar perolehan kursi-kursi di DPR
11. Vote dan kemenangan adalah hal yang cukup sederhana, semua dapat dijelaskan secara scientific
12. Namun hal yang harus di raih PKS adalah follower, bagaiamana kita diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat
13. Dampak kekuasaan bukan pada angka-angka, melainkan pada perasaan yang menyentuh masyarakat
14. Persoalan politik dan ekonomi bukanlah hitungan matemetis yg diperoleh, melainkan hal yang dirasakan dalam hati kita
15. Persoalan politik dan ekonomi bukanlah hitungan matemetis yg diperoleh, melainkan hal yang dirasakan dalam hati kita
16. Ilmu pemenangan pemilu adalah mengolah emosi publik, disinilah pemilu sangat scientific
17. Persoalan kemenangan 2012 bukan persoalan bisa atau tidak, melainkan mau atau tidak
18. Logika elektoral yang menjustifikasi partai Islam tak mungkin menang adalah kesalahan artikular yg sangat besar
19. Buktinya, islam sebagai ideologi sudah pernah terbukti menaklukkan dunia dan membawa kemajuan peradaban manusia
20. Islam terbukti pernah menyatukan persoalan politik yg sangat pragmatis dan agama yang bersifat sangat normative
21. Kesesatan berpikir senantiasa memisahkan berbagai persoalan dimuka bumi, mereka gagap secara naratif
22. Janganlah merasa sedih, jangan merasa lemah, jangan merasa kecil, jika kamu sekalian beriman
23. Salah satu indikator kemenangan adalah, ketika org merasa ada harapan bila bertemu kita
24. Industri, agama dan politik bisa disatukan dalam sebuah industri kehidupan, bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik
25. Seorang kader PKS harus bisa memiliki naratif intelligence, yaitu sebuah kemampuan menyampaikan, suatu kemampuan persuasi
26. Jangan berpikir bahwa bila kita sudah menang di 2012 berarti tugas kita sudah selesai, ini hanya bagian dari civics civilization
27. Wajah peradaban mengalami kekacauan pada saat akan lahir dan saat akan hancur
28. Zaman permulaan disebut zaman paling baik karena ini merupakan awal dari berbagai peradaban berikutnya
29. Dialog peradaban adalah langkah awal dari peralihan peradaban yang digarap PKS
30. Islam harus memulai peradaban dimana barat mengakhirinya, karena peradaban barat sekarang sedang mengalami penyakit degeneratif
31. Yakinlah jalan kita sudah benar, tujuan kita sudah benar dan tenaga kita sudah cukup, Kemenangan itu demikian dekat.

Senin, 30 Januari 2012 16:30:33

Oleh: Deddy Afidick*

Dalam beberapa tahun ini, nama Kabupaten Bojonegoro semakin dikenal sebagai daerah (yang akan menjadi) penghasil migas yang besar.  Selain Lapangan Minyak Sukowati yang telah berproduksi dan dioperasikan oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ), saat ini Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai operator Blok Cepu akan segera mengembangkan Lapangan Minyak Banyuurip.

Sementara itu kabarnya Pertamina pun segera mengembangkan Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru.  Bulan itu saja –baru-baru ini lewat kegiatan eksplorasinya, MCL juga menemukan potensi cadangan minyak di Lapangan Kedung Keris dan gas di Lapangan Alas Tua– semuanya itu di dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Yang jelas, sebagai tuan rumah masyarakat Kabupaten Bojonegoro akan sepenuhnya menanggung beban sosial dari pengembangan dan operasi lapangan-lapangan migas tersebut.  Nah, tantangan yang harus “dijawab” oleh semua pihak adalah, bagaimana mewujudkan berkah kekayaan migas tersebut bagi masyarakat tuan rumah.

“Jawab” bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan tindakan-tindakan nyata dan terkoordinasi dengan tujuan utama, “Mewujudkan Berkah Migas Bagi Masyarakat Tuan Rumah” atau merubah kutukan (oil curse) menjadi berkah yang terasa dan terukur.

Kita sudah sangat sering mendengar istilah “multiplier effect”, yang secara umum dapat diterjemahkan sebagai dampak positif suatu industri yang dirasakan oleh masyarakat tuan rumah –baik sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung industri tersebut.  Tetapi, kalau dilihat dari kacamata setiap anggota masyarakat, multiplier effect yang sangat diharapkan adalah munculnya peluang-peluang kerja dalam jumlah yang sebanding dengan harapan masyarakat.  Padahal, kita tahu bahwa industri hulu migas umumnya padat teknologi tinggi dan hanya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat terbatas (dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Bojonegoro).

Tentu, peningkatan APBD dari pendapatan migas akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.  Akan tetapi sulit diharapkan peningkatan tersebut dapat segera menumbuhkan peluang-peluang kerja dalam jumlah yang memadai.  Untuk itu seharusnya kita dapat berbuat lebih dari sekedar mengharapkan peningkatan APBD.

Alangkah eloknya kalau hasil migas tersebut dapat secukupnya dialokasikan dan digunakan untuk memicu pertumbuhan industri-industri hilir dan umum di Kabupaten Bojonegoro. Pertumbuhan industri berarti munculnya peluang-peluang kerja.

Nah, bagaimana kita merayu para investor untuk membuka atau memindahkan usaha dan kegiatannya ke Bojonegoro?  Salah satu jawabannya adalah tersedianya jaminan energi dan bahan bakar industri jangka panjang dan (mudah-mudahan) lebih murah.  Sebagai satu contoh, ketersediaan gas sebagai bahan bakar yang harganya jauh dibawah harga solar industri akan merupakan salah satu daya tarik utama investasi di Bojonegoro.

Location of Choice

Dalam persaingan mendapatkan alokasi pasokan gas untuk berbagai kepentingan ditingkat nasional dan regional, perlu digariskan sebuah kebijakan yang memberikan prioritas kepada daerah penghasil untuk mendapatkan alokasi gas. Sebab, nantinya akan digunakan untuk memajukan daerah tersebut — untuk menarik para investor — untuk mewujudkan Bojonegoro sebagai kawasan industri pilihan (location of choice) — untuk menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat tuan rumah — untuk benar-benar mewujudkan multiplier effect dari industri migas, dari hulu ke hilir.

Untuk mewujudkan hal diatas, kita — semua pihak — perlu mencapai satu kata dalam kebijakan yang akan dan perlu diambil. Perlu langkah-langkah nyata yang terjadwal dan terkoordinir.  Perlu untuk benar-benar bersiap-siap, agar pada waktu produksi migas Bojonegoro mencapai puncaknya, kita tidak lagi gagap, terpana, dan hanya menjadi penonton.  Kita harus tahu apa yang akan kita lakukan, bukan hanya karena itu mau kita, tetapi juga karena kita memang mampu!

Sebagai masyarakat tuan rumah, kita harus menolak untuk menjadi penonton.  Menolak bukan dengan cara berdemonstrasi, bukan dengan protes, tetapi dengan mempersiapkan diri agar kita mampu mewujudkan berkah industri migas. Kesungguhan kita untuk membangun, untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk mendukung industri migas di Bojonegoro, untuk meningkatkan kemampuan, pasti akan terjawab lewat bantuan berbagai pihak untuk mewujudkannya.  Baik itu berupa pelatihan-pelatihan, maupun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada daerah penghasil.

Ayooo Bojonegoro!

*Dirut PT Bangkit Bangun Sarana, BUMD Kabupaten Bojonegoro
(Sebelumnya bekerja di beberapa perusahaan minyak multinasional selama 29 tahun)

Sumber : http://blokbojonegoro.com/read/module/20120130/mewujudkan-berkah-daerah-penghasil-migas.html

Nograhany Widhi K – detikNews

Selasa, 14/02/2012 15:42 WIB

Dari tahun ke tahun, selalu saja ada kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak heran, pengajuan interpelasi tentang pengetatan remisi koruptor oleh Kemenkum HAM, banyak yang mengendus ada udang di balik batu, alias ada maunya. Nah, kasus-kasus korupsi apa saja yang menjerat anggota DPR?

Bahkan Barometer Korupsi tahun 2006 yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII) menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Posisi DPR melorot satu tingkat, ketika lembaga serupa kembali mengumumkan Indeks Barometer Korupsi Global 2007.

Ini dia kasus-kasus yang menjerat dan membuat puluhan anggota DPR menjadi tersangka kasus korupsi di KPK:

1. Kasus suap alih fungsi hutan lindung dan pengadaan SKRT Dephut

Kasus ini menjerat Komisi IV DPR tahun 2004-2009. Sebanyak 50 anggota Komisi IV DPR diduga menerima suap terkait alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Apiapi, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Komisi IV saat itu juga diduga menerima suap dari pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan dari bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo.

Anggota Komisi IV DPR 2004-2009 yang terbukti di Pengadilan Tipikor pada tahun 2008, menerima suap alih fungsi hutan lindung dan SKRT Dephut adalah:

1. Yusuf Erwin Faishal, Ketua Komisi, 4,5 tahun penjara karena membagi-bagikan uang suap alih fungsi hutan lindung. Bebas bersyarat pada 12 November 2011.

2. Azwar Chesputra, 4 tahun penjara karena menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan Rp 450 juta (kasus alih fungsi hutan lindung) dan suap Sin$ 5.000 dari bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo (kasus SKRT Dephut).

3. Hilman Indra, 4 tahun penjara karena menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan Rp 425 juta dan suap Sin$ 140 ribu dari bos PT Masaro, Anggoro Widjojo.

4. Fahri Andi Leluasa, 4 tahun penjara karena menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan Rp 335 juta dan suap Sin$ 30 ribu dari bos PT Masaro, Anggoro Widjojo.

5. Al Amin Nasution, 8 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api di Sumsel. Ia juga bersalah menerima uang dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan. Terakhir, Al Amin juga diketahui menerima uang dalam proyek pengadaan GPS di Departemen Kehutanan. Al Amin mendapat remisi 3 bulan penjara dalam remisi umum HUT RI ke-65 tahun 2010.

6. Sarjan Tahir, 4,5 tahun penjara karena terbukti menerima hadiah sebesar Rp 5 miliar terkait proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatera Selatan.

2. Kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior BI

Kasus cek pelawat ini terjadi pada 2004 lalu yang terungkap karena nyanyian mantan anggota Komisi IX dari PDIP, Agus Condro pada 2008 ke KPK. Sekitar puluhan anggota DPR periode 1999-2004 menerima suap cek pelawat yang diberikan oleh Nunun Nurbaeti. Suap itu pun terkait dengan pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam kasus ini 30 anggota DPR periode 1999-2004 menjadi tersangka.

Berikut daftar penerima cek pelawat yang namanya terungkap di Pengadilan Tipikor, beberapa di antaranya telah divonis.

Fraksi Partai Golkar

1. Hamka Yandhu Rp 2,25 miliar, divonis 2,5 tahun penjara
2. Baharuddin Aritonang Rp 350 juta, tersangka
3. Anthony Zeidra Abidin Rp 600 juta, tersangka
4. Ahmad Hafiz Zawawi Rp 600 juta, tersangka
5. Boby Suhardiman Rp 500 juta, tersangka
6. Paskah Suzetta Rp 600 juta, tersangka
7. Hengky Baramuli Rp 500 juta, tersangka
8. Reza Kamarullah Rp 500 juta, tersangka
9. Asep Ruchimat Sudjana Rp 150 juta, tersangka
10. Azhar Muklis Rp 500 juta
11. TM Nurlif Rp 550 juta, tersangka
12. Marthin Bria Seran Rp 250 juta, tersangka

PPP

13. Endin AJ Soefihara Rp 500 juta, divonis 1 tahun 3 bulan penjara.
14. Uray Faisal Hamid Rp 250 juta
15. Daniel Tandjung Rp 500 juta, tersangka
16. Sofyan Usman Rp 250 juta, tersangka

PDIP

17. Dudhie Makmun Murod Rp 500 juta, divonis pidana penjara 2 tahun
18. Willem Tutuarima Rp 500 juta, tersangka
19. Sutanto Pranoto Rp 600 juta, tersangka
20. Agus Condro Prayitno Rp 500 juta, tersangka
21. Muhammad Iqbal Rp 500 juta, tersangka
22. Budiningsih Rp 500 juta, tersangka
23. Poltak Sitorus Rp 500 juta, tersangka
24. Aberson Sihaloho Rp 500 juta
25. Rusman Lumbantoruan Rp 500 juta, tersangka
26. Max Moein Rp 500 juta, tersangka
27. Jeffrey Tongas Lumban Rp 500 juta, terasangka
28. Matheos Pormes Rp 350 juta, tersangka
29. Engelina Pattiasina Rp 500 juta, tersangka
30. Suratal H W Rp 500 juta
31. Ni Luh Mariani Tirtasari Rp 500 juta, tersangka
32. Soewarni Rp 500 juta, tersangka
33. Panda Nababan Rp 1,45 miliar, tersangka
34. Sukardjo Hardjo Wirjo Rp 200 juta
35. Zederick Emir Moeis Rp 200 juta

Fraksi TNI/Polri

36. Udju Djuhaeri Rp 500 juta, divonis pidana penjara 2 tahun
37. R Sulistiyadi Rp 500 juta
38. Suyitno Rp 500 juta
39. Darsup Yusuf Rp 500 juta

3. Kasus Suap Wisma Atlet

KPK masih memproses indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan proyek Wisma Atlet SEA Games senilai Rp 191 miliar itu. Pengadaan proyek ini setidaknya melibatkan DPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta pemerintah daerah.

Ada 2 anggota DPR menjadi tersangka, mereka adalah:
1. M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD, terdakwa. Nazaruddin juga menjadi tersangka kasus pencucian uang untuk pembelian saham PT Garuda Indonesia
2. Angelina Sondakh, FPD, tersangka
Sedang anggota FPDIP I Wayan Koster, dicekal

4. Kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)

Anggota Badan Anggaran DPR dari FPAN Wa Ode Nurhayati menjadi tersangka dan ditahan KPK karena diduga telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran proyek PPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidi Jaya dan Bener Meriah. Dia menegaskan tidak memiliki kewenangan menentukan anggaran PPID tahun 2011 karena kekuatan itu ada pada pimpinan Banggar.

5. Kasus suap dermaga

Angggota Komisi V DPR dari FPAN Abdul Hadi Djamal ditangkap basah oleh KPK saat bersama Darmawati Dareho di kawasan Karet, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada 2 Maret 2009. Dari tangan keduanya KPK menyita uang sekitar US$ 90 ribu US dan Rp 54 juta yang diperoleh dari Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan.

Uang itu guna memuluskan anggaran stimulus proyek Dephub pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur. Abdul Hadi Djamal sudah divonis 3 tahun penjara

Dalam persidangan Abdul Hadi Djamal menyebut politisi Partai Demokrat Jhony Allen Marbun menerima uang Rp 1 miliar dalam kasus yang sama.

6. Kasus suap proses lelang pengadaan kapal patroli Dephub

Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi Bulyan Royan ditangkap di Plaza Senayan, Jakarta. Dia tertangkap tangan pada pukul 17.30 WIB, 1 Agustus 2008.

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Riau itu menerima suap US$ 60 ribu dan 10 ribu euro. Suap itu terkait dengan pengadaan kapal patroli di Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Bulyan mendapatkan remisi umum pada 17 Agustus 2010 sebanyak 2 bulan.

7. Kasus suap APBN Batam

Sofyan Usman, anggota DPR periode 1999-2004 yang juga tersangka kasus suap cek pelawat DGS BI, terbukti menerima Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) terkait persetujuan anggaran APBN bagi Otorita Batam tahun 2004-2005. Terdakwa juga menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk APBNP Otorita Batam tahun 2004 dan mengusulkan pada rapat panja DPR agar anggaran APBNP Rp 10 miliar untuk Otorita Batam tidak diganggu gugat.

Sofyan ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2010 silam. Dia diduga menerima suap dalam pengadaan Damkar di Otorita Batam pada tahun 2004 sebesar 1 miliar. Sofyan meminta kepada pihak Otorita Batam Rp 150 juta untuk membangun masjid di komplek DPR, Cakung.

8. Kasus pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar)

Saleh Djasit, anggota FPG DPR, menjadi anggota yang pertama kali ditahan KPK . Saleh diduga terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran saat menjabat sebagai Gubernur Riau. Dia ditahan sejak 19 Maret 2009. Akhirnya Saleh divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

9. Kasus suap pembangunan Gedung Pusdiklat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi, Noor Adenan Razak, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menerima suap sekira Rp 1,5 miliar setelah menyetujui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2004 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Politisi PAN itu telah divonis Pengadilan Tipikor 3 tahun penjara pada 8 Mei 2008.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/02/14/154228/1842180/10/ini-dia-kasus-kasus-korupsi-yang-menjerat-anggota-dpr

Minggu, 29 Januari 2012

Data dari Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Kota Ledre ini mencapai 10 kasus per-harinya. Dengan banyaknya angka perceraian tersebut akan berdampak pada efek yang kurang menguntungkan. Salah satunya mempengaruhi masalah pendidikan dan psikologis anak.

Untuk itu Bidang Perempuan DPD PKS Bojonegoro mengajak para kadernya yang sudah berkeluarga untuk tetap menjaga keharmonisan keluarganya dalam sebuah acara workshop yang bertema “Keluarga Terindah, Keluarga Dahwah” di Hotel Pazia Bojonegoro, Minggu (29/1/2012).

“Kami sangat prihatin dengan data perceraian di Bojonegoro dan kami beupaya untuk mencegahnya agartidak terjadi pada keluarga kader PKS,” kata Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Bojonegoro, Lila Dwi Rahmawati.

Menurut perempuan yang akrab dipanggil Lila ini, tingginya àngka perceraian sebagian besar disebabkan karena adanya faktor ketidakcocokan pasangan suami istri. Selain itu, juga karena adanya pihak ketiga, yang akhir-akhir ini banyak terjadi perselingkuhan melalui teknologi komunikasi, seperti sms atau social media semacam Facebook.

“Namun perceraian dapat dicegah dengan selalu menciptakan suasana harmonis dalam keluarga,” imbuhnya.

Salah satu hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah menjaga komunikasi dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan suami istri juga harus saling memahami dan saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengokohkan kembali keluarga, agar terhindar dari perceraian. Selain itu, meningkatkan motivasi mereka  dalam berdakwah setelah berkeluarga.

“Tujuan yang tidak kalah penting adalah mengkondisikan anak-anak kita, disamping kita berdakwah juga jangan sampai melupakan kewajiban kepada keluarga,” pungkasnya. [joe]

Senin, 16 Mei 2011 | 02:24 WIB

Jakarta, Kompas – Partai politik saat ini tersandera kasus-kasus korupsi anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Praktik saling sandera itu merupakan gaya politik Orde Baru yang bertujuan mengganggu parpol pesaing, terutama dalam persiapan Pemilu 2014. Parpol pun disibukkan oleh penyelamatan citra, melupakan kepentingan rakyat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Farid Wajdi mengatakan, fenomena itu menunjukkan parpol menjadi bagian dari masalah bangsa ini.

”Yang jelas, masalah bangsa ini semakin sempurna rusaknya tatkala bagian dari masalah itu adalah parpol. Bandul korupsi kini berpindah dari birokrasi ke parpol. Ini bagian dari tragedi bangsa tatkala masalah kebangsaan yang seharusnya diselesaikan melalui artikulasi parpol di DPR justru makin jauh dari harapan,” ujar Farid di Medan, Sabtu (14/5).

Menurut Farid, parpol telah melupakan rakyat sebagai majikan sekaligus konstituen mereka. Rakyat hanya dimanfaatkan untuk bargaining politik, untuk menentukan posisi tawar dalam kekuasaan. ”Negeri ini dibangun untuk menyejahterakan rakyat seperti tertuang dalam konstitusi kita, bukan untuk segelintir orang yang menggunakan parpol merusak sendi bangsa ini. Rakyat harus kritis menghukum parpol dengan tidak lagi memilih mereka dalam pemilu,” katanya.

Pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, makin banyaknya parpol yang anggotanya tersangkut korupsi menunjukkan bahwa Indonesia belum siap mempraktikkan demokrasi.

”Karena demokrasi harus berkembang seiring dengan tegaknya aturan. Sekarang hukum kita agak ketinggalan, jadi orang berdemokrasi dengan bebas, tetapi aturannya enggak jalan. Akibatnya, kreativitas muncul untuk kepentingan masing-masing. Jadi, demokrasi bukannya menimbulkan manfaat, tetapi mudarat, jadi kacau kita,” kata Jimly.

Pengumpulan dana

Menurut Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan, kondisi saling sandera itu mengulangi zaman Orde Baru. ”Dahulu Orde Baru sering melakukan kriminalisasi untuk menyingkirkan lawan politiknya. Sekarang, hal hampir sama terulang,” kata Trimedya, Minggu, di Jakarta.

Secara akal sehat, lanjut Trimedya, mereka yang berpotensi menyandera adalah yang memiliki kekuasaan. Pihak yang mudah disandera adalah yang tidak punya kekuasaan.

Bambang Soesatyo, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, menambahkan, jika ada kader partai diduga terlibat dalam korupsi proyek di kementerian, hal itu terkait kondisi partai saat ini yang sedang berlomba mencari pendanaan untuk operasionalisasi partai dan Pemilu 2014. Apalagi, sebagian besar partai belum memiliki sumber dana internal yang mantap.

”Ada partai yang lalu mengharapkan pengumpulan dana ini dari kadernya. Kondisi diperparah ada politisi yang belum mapan secara ekonomi saat terjun ke politik, bahkan menjadikan politik sebagai area mencari keuntungan ekonomi,” katanya.

Tuntutan pengumpulan dana itu, lanjut Bambang, terutama dihadapi bendahara partai karena pengurus partai ada yang tidak mau tahu kondisi keuangan partai. Yang penting, setiap ada kegiatan partai, harus ada uang.

Untuk mengatasi keadaan itu, ada kader yang lalu jual nama parpol untuk mendapatkan dana, misalnya dari proyek di kementerian. Padahal, tidak ada jaminan semua dana yang diperoleh diserahkan ke partai. Menurut Bambang, sekarang semua dapat dijadikan persoalan dan parpol dalam posisi saling serang. Kondisi itu, kata Bambang, dirasakan Golkar dalam kasus mafia pajak yang diduga melibatkan perusahaan Grup Bakrie.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kondisi itu diduga karena hampir semua parpol berusaha menggunakan posisi kadernya di parlemen dan kabinet untuk meraup uang, berapa pun besarnya. Berbagai celah untuk mendapatkan uang pun dimanfaatkan.

Selama ini partai memperoleh sumber dana antara lain dari iuran anggota, pemotongan penghasilan anggota Dewan, bantuan pemerintah, dan sumbangan publik. Kemungkinan salah satu sumbernya adalah dari posisi kader yang menjabat di legislatif dan eksekutif. ”Partai butuh ongkos politik besar, entah untuk pendidikan kader, berbagai program, pemenangan kepala daerah lewat pilkada, atau pemenangan pemilu. Mungkin saja sebagian sumbernya dicari lewat jalan tidak halal,” katanya.

Koordinator Divisi Monitoring Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai politikus parpol memang masih rentan terlibat dalam penyimpangan dan korupsi. Masalahnya, sebagian politikus di legislatif atau eksekutif tidak memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

Belum maksimal

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Shiddiq, Minggu, di Jakarta, mengakui parpol belum maksimal melaksanakan fungsinya. Tidak sedikit parpol yang terjebak masalah internal dan disibukkan oleh permasalahan yang dihadapi anggotanya.

Menurut Mahfudz, kasus-kasus yang menimpa anggota parpol terjadi lantaran parpol belum maksimal melakukan konsolidasi internal. Bahkan, sering kali relasi antara parpol dan para anggotanya hilang begitu saja setelah mereka terpilih menjadi anggota parlemen. ”Ini kelemahan partai, sistem kontrol terhadap anggota lemah. Kalau kontrol lemah, maka parpol akan disibukkan oleh masalah yang dilakukan anggotanya,” kata Mahfudz.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menambahkan, permasalahan yang menimpa anggota parpol akan memengaruhi kinerja parpol. Minimal, kepercayaan publik terhadap parpol yang anggotanya bermasalah akan turun. Apalagi, lanjut Saan, saat ini harapan masyarakat terhadap kader parpol, terutama yang menjadi anggota parlemen, cukup tinggi.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kader benar-benar melaksanakan komitmen partai. ”Ini yang harus menjadi bahan parpol untuk otokritik ke depan. Bagaimana anggota mewujudkan komitmen parpol,” ujarnya.

Dikatakan Jimly, kondisi yang terjadi saat ini karena Indonesia mengalami krisis kepemimpinan. ”Hukum harus ditegakkan, tetapi butuh satu kepemimpinan yang diharapkan menjadi contoh dari atas ke bawah. Kepemimpinan yang efektif menggerakkan roda organisasi. Dengan itu, baru hukum jalan. Kalau hukum jalan, otomatis kebebasan berdemokrasi diimbangi aturan,” katanya.

Menurut Jimly, parpol juga mengalami krisis kepemimpinan sehingga hanya satu orang, baik ketua umum maupun ketua dewan kehormatan partai, yang menjadi penentu. Demokrasi malah tidak berkembang di parpol. Dia mengusulkan agar parpol bisa dihukum langsung oleh rakyat. ”Yang namanya recall oleh parpol harus ditiadakan, diganti dengan recall oleh konstituen. Seperti sekarang ini anggota DPD bisa di-recall oleh daerah pemilihan provinsi masing-masing,” kata Jimly. (BIL/IAM/NTA/NWO)

Sumber: Kompas.com

Menjalin Jejaring Komunitas

17 Desember 2011

“Target tembus 3 besar sulit tercapai tanpa sumber daya yang kuat, namun sumber daya yang kuat akan sia-sia tanpa didukung struktur dan jejaring yang kokoh”, kata Dwi Yudha Manufri, ketua DPD PKS Bojonegoro disela sambutannya dalam kegiatan TFT Jejaring Komunitas (17/12). Beliau juga menambahkan bahwa melalui Jejaring Komunitas ini diharapkan dapat merekrut 600.000 relawan baru dan terlatih sebagaimana ditetapkan dalam program strategis DPP PKS.

Sementara itu, Dipo Hadi, Ketua Tim Jejaka DPW PKS Jawa Timur, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan relawan Jejaka ini bukan seperti kepanduan atau intelegen, melainkan relawan yang direkrut untuk menjadi pelopor pembangunan dan menjaga lingkungan disekitarnya. “Sehingga relawan inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program struktur PKS di tengah masyarakat,” jelas Dipo.

TFT yang dibimbing langsung oleh tim trainer Jejaka DPW PKS Jawa Timur ini diikuti oleh seluruh pengurus DPC PKS se-Bojonegoro, khususnya yang sudah terbina. “Rencana kegiatan serupa akan dilaksanakan di masing-masing Dapil, dengan peserta seluruh pengurus DPRa dengan target minimal 1 relawan di setiap RT (Rukun Tetangga), terutama di desa-desa ‘lumbung suara’ PKS”, ungkap Ahmad Rif’an, ketua BKO PKS Bojonegoro. (joe)

Nonton Bareng Timnas Indonesia

21 September 2011

Suasana meriah begitu terasa di tengah-tengah acara nonton bareng pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan tim Malaysia dalam Final Sea Games 2011, walaupun akhirnya timnas kita harus kalah 5:4 dari tim negeri tetangga melalui adu tendangan penalti. Acara nobar dengan layar lebar yang diadakan di halaman kantor DPD PKS Bojonegoro ini dipenuhi penonton dari masyarakat sekitar.

“Acara nobar pertandingan timnas Indonesia ini diadakan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang berhasil ditorehkan oleh tim ‘Garuda Muda’ dalam menembus babak final sepakbola Sea Games 2011”, ungkap Joko Erwanto, Sekretaris DPD PKS Bojonegoro. “Melalui acara ini kami juga ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat, khususnya di sekitar kantor PKS Bojonegoro”, tambah Joko.

Dalam acara ini juga dimeriahkan dengan pembagian ‘doorprize’ berupa payung, jam dinding dan kaos PKS. “Kami berharap PKS sering mengadakan kegiatan serupa, sehingga nonton sepak bola terasa lebih ‘seru dan rame’, apalagi dapat hadiah lagi”, usul Martinus, salah satu warga yang ikut nobar di DPD PKS Bojonegoro.

“Merintis sebuah usaha tidak harus investasi tempat dan karyawan, usaha bisa dilakukan sendiri di rumah selama 24 jam sambil melakukan aktifitas sehari-hari”, menurut Suaidi Bakhtiar, salah satu pemateri dalam kegiatan Seminar Internet Marketing (31/12). “Adapun usaha yang dimaksudkan adalah usaha marketing melalui internet yang mana barang atau jasa yang ditawarkan tidak harus hasil produksi sendiri”, ungkap pria yang akrab disapa dengan panggilan Mbah Jiwo.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, ketua bidang PEDK PKS Bojonegoro, Yusuf Akhsin menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan usaha ekonomi umat Islam khususnya kader dan simpatisan PKS. Selain itu beliau juga menambahkan bahwa PKS memiliki program srategis membentuk dan mendorong pertumbuhan 1.000.000 UMKM melalui wirausahawan mandiri, untuk itu diharapkan setiap 1 keluarga memiliki 1 usaha mandiri.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Seminar Internet Marketing ini akan diadakan Workshop Internet Marketing yang direncanakan pada tanggal 21-22 Januari 2012. Bagi para kader dan simpatisan yang berminat untuk mengikuti workshop tersebut dapat mendaftarkan diri ke kantor DPD PKS Bojonegoro Jl. Lisman No.10 atau menghubungi Yusuf Akhsin di 081331904007. (joe)